Postingan

UNGGULAN

Tugas, Fungsi Dan Peran Kepala Dusun (Kadus)

Gambar
Artikel kali ini saya coba paparkan gambaran tugas pokok dan fungsi serta peran kepala Dusun atau Kadus dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Jabatan Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana kewilayahan dalam struktur Pemerintahan Desa. Berangkat dari istilah Kadus itu sendiri, bahwa Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan Desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi Desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat Desa. Tugas Kepala Dusun Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun memiliki fungsi : • melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilit

Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan

Gambar
Kaur atau Kepala Urusan merupakan unsur staf sekretariat desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur). Jadi, Kaur adalah pemimpin urusan-urusan yang ada di Sekretariat Desa. Kedudukannya adalah sebagai unsur staf sekretariat. Kedudukan: Kaur (Kepala Urusan) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Tugas: Kaur (Kepala Urusan) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur (Kepala Urusan) mempunyai fungsi: A. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata

Penjabaran Tupoksi Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan Pemerintah Desa

Gambar
Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Jadi, Kasi adalah pemimpin seksi-seksi yang ada di Pelaksana Teknis. Kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksana teknis. Kedudukan: Kasi (Kepala Seksi) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Tugas: Kasi (Kepala Seksi) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi (Kepala Seksi) mempunyai fungsi: Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan d

Tahap Penyelesaian Dalam Rapat Efektif

Penyelesaian Setelah rapat dilaksanakan dan  menghasilkan suatu keputusan yang ditetapkan, selanjutnya dokumentasi berupa notula, risalah, dan lainnya didistribusikan kepada peserta/partisipan dan pihak yang berkepentingan. Hindari menganggap sebagai hal sepele baik pada saat pelaksanaan rapat maupun terhadap keputusan rapat. Untuk itu keputusan rapat harus jelas dan tidak berpotensi munculnya asumsi atau penafsiran yang keliru. Tindak lanjut yang memuat penugasan harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas untuk selanjutnya dipantau, dilakukan pengawasan dan jika termuat, dilakukan pengendalian pelaksanaannya.  Hasil pantauan tersebut untuk digunakan sebagai bahan materi diskusi pada rapat berikutnya. Ringkasan aspek yang terdapat pada tahap penyelesaian rapat: Distribusi     Penugasan     Tindak lanjut Yang lainnya: - Tahap Persiapan - Tahap Pelaksanaan - Melaksanakan Rapat Efektif   Beranda

Tahap Penyelenggaraan Rapat - Pelaksanaan

Pelaksanaan Setelah semua aspek dalam tahap persiapan rapat telah dilakukan, selanjutnya adalah tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini inti dari rapat termasuk tujuan diadakannya rapat. Peran dan kemampuan pemimpin rapat sangat menentukan berhasil atau efektif tidaknya rapat yang diselenggarakan. Peran peserta rapat juga sangat penting, untuk itu, hindari mengundang orang-orang yang tidak berhubungan langsung dengan pembahasan dalam rapat. Ajak orang-orang yang diperlukan saja. Tiap peserta rapat bertanggung jawab atas produktivitas rapat dan berpartisipasi aktif. Pemimpin rapat bertanggungjawab memandu, memediasi, memancing keaktifan peserta, menyimpulkan serta menjaga arah diskusi agar tetap berada dalam rel materi/topik. Kompetensi peserta rapat berupa kemampuan menyimak, observasi, dan menganalisa diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan rapat.  Yang tidak kalah penting adalah hindari debat kusir. Perjalanan rapat dari awal hingga akhir didokumentasikan dalam bentuk notula atau risa

Melaksanakan Rapat Efektif

Gambar
Melaksanakan Rapat Efektif Sebelum melakukan rapat, perlu kiranya kita membuat sebuah kerangka yang memuat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam setiap tahap mulai dari sebelum sampai dengan tindak lanjut keputusan hasil rapat. Hal ini dikarenakan seringkali rapat yang sudah kita rencanakan dengan matang tetapi ternyata kurang atau masih jauh dari harapan. Misalnya, pembicaraan menjadi melebar kemana-mana, peserta rapat kurang antusias dalam memberikan umpan balik atau dengan kata lain bahwa peserta rapat tidak pro aktif. Peserta rapat yang pasif hanya akan menjadikan rapat tidak hidup, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan rapat tidak cukup memadai. Berikut kita simak apa saja yang dapat mempengaruhi rapat terlaksana secara efektif atau tidak. Pengertian rapat secara sederhananya bahwa rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa permasalahan, gagasan dan sebagainya. Rapat tidak harus bertatap muka antar semua pes

Istilah Dalam Pemilu: KPU, PPK, PPS, PPDP, KPPS

Gambar
1 Petugas penyelenggara pemilihan umum  Di tahun 2020 ini even besar atas nama demokrasi kembali akan digelar serentak, yaitu pemilihan umum kepala daerah.  Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai pengawas. Pada PEMILU tahun ini tentunya harus menyesuaikan kondisi saat ini ditengah pandemi covid-19. Semua protokol kesehatan harus dilaksanakan. Sebagai rangkaian proses yang panjang mulai dari pendataan pemilih hingga hasil pemilihan tentunya membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Sebagai penyelenggara KPU mempunyai perpanjangan tangan yang terdiri dari petugas-petugas yang melaksanakan hingga sampai di kelompok penyelenggara terkecil. Siapa saja mereka?   1. Panitia Pemilihan Kecamatan atau disingkat PPK. PPK berada di tingkat kecamatan berfungsi sebagai koordinator satu wilayah kecamatan. PPK dalam tugasnya mengkoordinir panitia tingkat Desa/Kelurahan.  2. Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia Pemungutan Suara berada

Sebuah Diskusi: UPK DAPM atau Badan Usaha Milik Desa Bersama?

Gambar
Setelah berakhirnya sebuah program pemberdayaan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), menyisakan beberapa alternatif pilihan sebagai upaya pelestarian baik berupa aset, kelembagaan maupun sistemnya. Yang paling sering menjadi pertimbangan adalah pemilihan alternatif antara DAPM (yang masih banyak mempertahankan sistem  UPK PNPM) dan BUMDes Bersama. Menurut saya pribadi keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Artikel sebelumnya: - BUMDES Bersama, Status dan Kedudukannya - Badan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat - SPP PNPM Mandiri Perdesaan Sasaran Pemberdayaan - PNPM Mandiri dan Konsep Pemberdayaan - Revolusi Mental dan Peran Pemberdayaan Beranda

BUMDES BERSAMA, Status dan Kedudukannya

Gambar
Badan Usaha Milik Desa Bersama atau disingkat BUMDES Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh lebih dari satu Desa. Sedangkan pengertian dari BUMDES sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah Desa. Permodalan dari BUMDES Bersama berasal dari: Penyertaan Desa-Desa dan Penyertaan Masyarakat Desa. Modal yang terkumpul sebagai modal awal tersebut dicatat sebagai modal awal BUMDES Bersama. Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDES Bersama dapat mendirikan Unit-unit usaha. Unit-unit usaha tersebut dapat berbentuk Badan Hukum. Untuk Unit Usaha yang berbadan hukum, maka segala ketentuannya mengacu pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku, misal bentuk PT akan mengacu pada ketentuan tentang perseroan, bentuk Koperasi akan mengacu pada ketentuan perkoperasian. Usnit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh BUMDES Bersama bersama-sama dengan perseorangan atau badan hukum lainnya. Sebagai contoh apabila